Kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen di Universitas Hasanuddin (UNHAS) memicu aksi solidaritas dari mahasiswa yang menuntut keadilan dan transparansi kampus. Namun, setiap upaya perlawanan melalui demonstrasi dan diskusi publik kerap dihadapkan pada pengamanan ketat serta tindakan represif dari aparat kepolisian, yang justru menambah ketegangan. Alih-alih melindungi korban dan mendukung mahasiswa, keberadaan aparat sering kali dianggap sebagai bentuk intimidasi yang membatasi kebebasan akademik serta hak menyuarakan aspirasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya dilindungi dalam kasus ini: pelaku, korban, atau mereka yang menuntut keadilan?
