Pendidikan tinggi. Kata yang sering dielu-elukan sebagai gerbang menuju kemerdekaan intelektual, mobilitas sosial, dan masa depan yang lebih cerah. Namun di balik semua retorika itu, sebuah ancaman yang jauh lebih mengerikan sedang menggerogoti jantung kampus: neoliberalisme. Ideologi ini, dengan wajah ramah “efisiensi”, “kompetisi”, dan “kualitas”, telah mengubah universitas menjadi arena komodifikasi brutal, di mana ilmu dijual, mahasiswa ditakar sebagai pelanggan, dan dosen dijadikan operator target pasar. Pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi ruang pembebasan kini berubah menjadi mesin produksi industri, tunduk pada logika pasar yang membonsai cita-cita akademik.

Neoliberalisme telah menanamkan mitos bahwa pasar adalah “penyelamat” universitas. Kampus dipaksa bersaing seperti korporasi, program studi harus “menyesuaikan diri” dengan pasar tenaga kerja, dan efisiensi birokrasi menjadi mantra yang tak boleh diganggu gugat. Namun, berbagai studi dan laporan global menunjukkan wajah yang jauh lebih kelam. Seperti yang sering dibahas dalam The Conversation, perguruan tinggi yang didorong menjadi “bisnis” justru menyingkirkan nilai-nilai akademik dan sosial yang fundamental. Fokus pada angka-angka kuantitatif dan akreditasi, peringkat, jumlah publikasi, sertifikasi, dan indeks kompetitif lainnya secara sistematis menggusur esensi pendidikan sebagai proses pembentukan manusia, bukan sekadar komoditas yang harus dijual.

Konsekuensi paling telak adalah komodifikasi masif terhadap ilmu pengetahuan dan seluruh infrastruktur akademik. Universitas, yang seharusnya menjadi ruang egaliter bagi produksi pengetahuan, kini disulap menjadi korporasi besar yang wajib menghasilkan return on investment. Pendanaan publik terus disusutkan, memaksa kampus mencari pemasukan melalui skema komersial: kenaikan biaya kuliah, kerja sama industri yang eksploitatif, dan monetisasi fasilitas kampus. Akibatnya, Mahasiswa dipaksa memikul beban biaya pendidikan yang makin tidak manusiawi bahkan di negara maju, hutang mahasiswa telah mencapai tingkat krisis. Salah satu penelitian menjelaskan berulang kali mengenai bagaimana privatisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi memperlebar jurang antara mahasiswa yang mampu dengan yang terpinggirkan (A Journal of Comparative and International Education).

Lebih parah lagi, budaya kompetisi neoliberalis meracuni ekosistem akademik. Mahasiswa didorong untuk berlomba secara individualistik demi IPK, penghargaan, sertifikat, dan akses ke pekerjaan “bergengsi” semua demi memuaskan kebutuhan pasar yang selalu berubah. Dosen pun digiring ke dalam tekanan publikasi tanpa henti, evaluasi kinerja yang mencekik, dan kontraktualisme yang merusak stabilitas akademik. Seperti dikritik oleh Jacobin Magazine, pedagogi neoliberal di kampus menghasilkan individu yang patuh pada logika pasar, kehilangan solidaritas sosial, dan tercerabut dari proses intelektual yang seharusnya membebaskan. Global Campaign for Education (GCE) pun menekankan bahwa orientasi pendidikan tinggi pada output pasar telah mengikis ruang demokrasi, nilai kemanusiaan, serta fungsi sosial universitas sebagai pengarah perubahan.

Kurikulum perguruan tinggi juga ikut direkayasa oleh tekanan pasar. Ilmu-ilmu humaniora, sosial kritis, seni, dan filsafat bidang-bidang yang membangun kesadaran sosial dan pemikiran kritis perlahan didesak keluar atau dianggap “tidak produktif”. Campur tangan industri membentuk universitas menjadi pabrik tenaga kerja terampil yang jinak, bukan ruang kontroversi intelektual. Educational Theory menegaskan bahwa transformasi tujuan pendidikan tinggi menuju kepatuhan pasar telah melahirkan generasi yang teknis tetapi miskin kapasitas memahami struktur sosial- politik yang membentuk dunia mereka. Seperti sering diberitakan (The Guardian), standar evaluasi berbasis pasar menggerus kreativitas, kedalaman berpikir, dan kebebasan akademik.

Kini, sebagai mahasiswa, kita tak bisa hanya diam menyaksikan kampus kita direbut oleh logika pasar. Pendidikan tinggi bukan ladang bisnis; ia adalah fondasi demokrasi, pusat produksi pengetahuan, dan ruang publik yang seharusnya bebas dari cengkeraman kapital. Kita harus merebut kembali universitas sebagai institusi publik: memperkuat pendanaan negara, memperjuangkan akses pendidikan yang adil, menolak skema komersialisasi yang merampas hak mahasiswa, dan mengembalikan kurikulum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan serta keberpihakan sosial.