Dalam sistem kapitalisme neoliberal, peran negara mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan model kapitalisme yang lebih tradisional. Neoliberalisme menekankan pada pasar bebas, mengurangi keterlibatan negara dalam ekonomi, serta mendorong privatisasi dan deregulasi. Namun, negara tetap memainkan peran vital dalam memastikan bahwa pasar berfungsi dengan efisien dan efektif. Peran negara dalam kapitalisme neoliberal melibatkan beberapa aspek penting, seperti pembuatan aturan pasar, penyediaan infrastruktur, pengelolaan kebijakan ekonomi makro, dan partisipasi dalam proses globalisasi.
Pertama-tama, negara berfungsi sebagai pembuat dan penegak peraturan pasar yang mendukung sistem pasar bebas. Dalam kerangka neoliberal, negara perlu menyusun dan menegakkan undang-undang yang mendukung kebebasan ekonomi, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, peraturan anti-monopoli, dan regulasi perdagangan internasional. Peraturan ini memastikan bahwa pasar beroperasi dalam lingkungan yang adil dan kompetitif. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur esensial yang mendukung kegiatan ekonomi, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi. Infrastruktur ini sangat penting untuk memperlancar pergerakan barang dan jasa serta mendukung aktivitas bisnis.
Selain fungsi-fungsi tersebut, negara juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola kebijakan ekonomi makro untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ini melibatkan pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan pengelolaan utang publik. Meskipun pendekatan neoliberal mendorong pengurangan defisit dan utang negara, intervensi negara dalam kebijakan ekonomi makro tetap diperlukan untuk menghadapi gejolak ekonomi dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, negara melaksanakan reformasi privatisasi dan deregulasi, mentransfer kepemilikan perusahaan dari sektor publik ke sektor swasta dan mengurangi regulasi yang dianggap menghambat efisiensi pasar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan mempromosikan inovasi melalui kompetisi pasar.
Di samping itu, negara berperan dalam menyediakan jaring pengaman sosial terbatas yang dirancang untuk melindungi individu dari dampak ketidakpastian pasar. Meskipun program sosial mungkin lebih terfokus dan lebih kecil dibandingkan dengan model ekonomi yang lebih berorientasi negara, negara tetap berusaha untuk memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang paling membutuhkan. Terakhir, negara juga berperan aktif dalam proses globalisasi melalui perjanjian perdagangan internasional dan keterlibatan dalam organisasi global seperti WTO. Keterlibatan ini bertujuan untuk membuka pasar domestik, menarik investasi asing, dan meningkatkan integrasi ekonomi global.
Secara keseluruhan, dalam kapitalisme neoliberal, peran negara bertransformasi menjadi fasilitator dan pengatur yang memastikan pasar berfungsi secara efisien. Meskipun terdapat pengurangan campur tangan langsung dalam ekonomi, negara tetap memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan aturan pasar, menyediakan infrastruktur, mengelola kebijakan ekonomi makro, serta berpartisipasi dalam globalisasi untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Referensi:
Setiawan, M. C. A. (2021). Operasi Ekonomi Digital Dan Finansialisasi Kapitalisme Neoliberal Amerika Serikat. Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional, 7(1), 23-44.
Anggoro, S. A. (2020). Rule of law, Neoliberalisme dan Proyek Reformasi Hukum World Bank: Perspektif Critical legal Studies. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(1), 267-283.
Huraerah, A. (2022). Kebijakan perlindungan sosial: Teori dan aplikasi Dynamic Governance. Nuansa Cendekia.
